REFORMASI BIROKRASI
Prajurit TNI Dapat DemoralisasiKOMPAS, Rabu, 31 Maret 2010 | 03:07 WIB
Jakarta, Kompas - Remunerasi yang besar, yang diterima pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan golongan IIIA, Gayus HP Tambunan, dapat menimbulkan demoralisasi di kalangan pegawai negeri sipil lain atau aparat negara, terutama prajurit Tentara Nasional Indonesia. Apalagi, ternyata upah yang tinggi itu belum mampu membuat birokrasi bersih dari korupsi.
Dengan level setara IIIA, perwira TNI berpangkat letnan dua atau seorang komandan peleton selama ini hanya digaji Rp 3 juta per bulan. Angka ini jauh di bawah imbalan Gayus yang mencapai Rp 12,1 juta per bulan.
Kondisi itu diingatkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, di Jakarta, Selasa (30/3). ”Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan memperhitungkan masalah secara sederhana. Karena seorang petugas pajak dinilai bisa mendatangkan pemasukan kepada negara, reward yang diberikan kepadanya besar,” ujarnya.
Sebaliknya, kata Andi, seorang prajurit TNI yang bahkan ditepatkan di daerah terpencil, seperti kawasan perbatasan atau pulau terluar, dengan tingkat kerawanan tinggi dan dukungan infrastruktur minim, dianggap tak memberi keuntungan langsung terhadap keuangan negara. Padahal, keberadaan mereka mampu mencegah, misalnya, penyelundupan, yang jika dibiarkan bisa berdampak merugikan negara sebesar triliunan rupiah.
”TNI dan polisi dapat memakai logika terbalik guna meyakinkan pemerintah atas peran dan fungsinya. Misalnya, dapat dikatakan, kalau kekuatan TNI atau Polri tidak digelar di satu titik tertentu, negara bisa rugi besar akibat praktik pembalakan liar atau penyelundupan,” ujar Andi.
Menurut Andi, kasus Gayus, dengan remunerasi yang tinggi, menciptakan kecemburuan. Apalagi, prajurit TNI selama ini bertugas dengan risiko mati untuk negara, tetapi ternyata penghargaan terhadap mereka tidak layak.
Tinjau ulang
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa di Jakarta, meminta peninjauan ulang kebijakan pemberian remunerasi di Kementerian Keuangan. Terkuaknya dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Gayus menunjukkan remunerasi belum bisa menghilangkan korupsi.
Priyo mengaku turut mendorong pemberian remunerasi di Kementerian Keuangan. Sebab, seperti penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kebijakan itu bagian dari reformasi birokrasi untuk membuat pelayanan yang lebih baik dan proaktif. ”Namun, saya terkejut dan kecewa kasus ini justru dimulai dari Kementerian Keuangan yang seharusnya menjadi percontohan,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari, menambahkan, dari kasus Gayus, terbukti pendekatan kesejahteraan tak efektif untuk menekan korupsi.(dwa/nwo/nta)
Selasa, 30 Maret 2010
Minggu, 21 Maret 2010
SULIT MEMULAI MENULIS? COBA CREAWRITER
Tak semua orang, bahkan yang sudah ahli sekali pun, mampu mengawali aktivitas menulis dengan mudah. Suasana hati dan lingkungan sering kali berpengaruh, terutama bagi penulis yang cenderung dikendalikan mood.
Namun, kini paling tidak ada teknologi text editor terutama berbasis open source yang berupaya memahami kebutuhan mood tersebut. Coba tengok aplikasi CreaWriter 1.0.
CreaWriter merupakan suatu aplikasi text editor yang dibuat untuk memberikan kenyamanan dalam kegiatan menulis. Hal ini dihadirkan lewat berbagai fitur, yakni background alam, serta audio yang mendukung. Bahkan, fitur-fitur itu dapat di-setting sesuai kebutuhan pengguna.
Sebagai contoh, anda termasuk pribadi yang gemar dengan pemandangan alam sebagai stimulus mendapat inspirasi, CreaWrite menyediakannya pada fitur configurasi. Pada fitur ini, anda cukup mengklik background lalu folder yang tersedia diisikan file berformat jpg dengan tampilan pemandangan.
Prosesnya mirip seperti anda mengisi gambar background untuk desktop komputer anda. Selain itu, warna latar juga bisa diubah-ubah sesuai kehendak dan prosesnya mirip seperti Word Office.
Bila anda menginginkan stimulus inspirasi berupa lagu, anda kembali ke fitur konfigurasi dan klik bagian sound. Prosesnya mirip seperti background. Sayangnya, khusus fitur ini hanya bisa memuat satu lagu saja.
Ini artinya, sekalipun tulisan anda panjang, creawriter hanya menyediakan satu lagu saja. Bila anda niat, gunakan aplikasi pemotong lagu dan gabung-gabungkan potongan lagu lalu masukan ke dalam CreaWriter.
Kekuarangan lain variasi font (huruf) pada CreaWriter bisa dibilang terbatas. Dengan begitu, bagi penulis yang memiliki font favorit bisa kecewa. Secara keseluruhan, aplikasi ini cukup menarik untuk dicoba. Barang kali benar-benar menghadirkan inspirasi bagi anda yang senang menulis.***
REPUBLIKA, Senin, 22 Maret 2010, 11:52 WIB
Namun, kini paling tidak ada teknologi text editor terutama berbasis open source yang berupaya memahami kebutuhan mood tersebut. Coba tengok aplikasi CreaWriter 1.0.
CreaWriter merupakan suatu aplikasi text editor yang dibuat untuk memberikan kenyamanan dalam kegiatan menulis. Hal ini dihadirkan lewat berbagai fitur, yakni background alam, serta audio yang mendukung. Bahkan, fitur-fitur itu dapat di-setting sesuai kebutuhan pengguna.
Sebagai contoh, anda termasuk pribadi yang gemar dengan pemandangan alam sebagai stimulus mendapat inspirasi, CreaWrite menyediakannya pada fitur configurasi. Pada fitur ini, anda cukup mengklik background lalu folder yang tersedia diisikan file berformat jpg dengan tampilan pemandangan.
Prosesnya mirip seperti anda mengisi gambar background untuk desktop komputer anda. Selain itu, warna latar juga bisa diubah-ubah sesuai kehendak dan prosesnya mirip seperti Word Office.
Bila anda menginginkan stimulus inspirasi berupa lagu, anda kembali ke fitur konfigurasi dan klik bagian sound. Prosesnya mirip seperti background. Sayangnya, khusus fitur ini hanya bisa memuat satu lagu saja.
Ini artinya, sekalipun tulisan anda panjang, creawriter hanya menyediakan satu lagu saja. Bila anda niat, gunakan aplikasi pemotong lagu dan gabung-gabungkan potongan lagu lalu masukan ke dalam CreaWriter.
Kekuarangan lain variasi font (huruf) pada CreaWriter bisa dibilang terbatas. Dengan begitu, bagi penulis yang memiliki font favorit bisa kecewa. Secara keseluruhan, aplikasi ini cukup menarik untuk dicoba. Barang kali benar-benar menghadirkan inspirasi bagi anda yang senang menulis.***
REPUBLIKA, Senin, 22 Maret 2010, 11:52 WIB
Rabu, 17 Maret 2010
SITI FADILAH SUPARI: NASIONALIS DAN PEJUANG TANGGUH

Ini memang bukan berita baru. Sudah lama orang tahu sosok dan kiprah Siti Fadilah Supari (SFS) tatkala menjadi Menkes RI. Kini ia sudah digantikan mantan anak buahnya, Endang Rahayu.
Namun kekaguman saya tak beranjak pada sosok SFS, terutama karena keberaniannya "melawan" hegemoni Amerika Serikat (AS) dalam kasus Namru. Menjadi menarik justru karena ia seorang perempuan, seorang ibu, namun sikapnya melebihi kegagahan seorang lelaki superhero tangguh manapun!
Sebagai bentuk apresiasi dan rasa kagum saya terhadap sosok SFS, berikut saya tampilkan berita "lama" yang saya ambil dari sebuah situs terkait dengan sikap SFS terhadap hegemoni Paman Sam. Selamat membaca.***(M Agus Suhadi)
Alasan Siti Fadilah Supari Menutup Namru
Detik-detik terakhir pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, muncul satu nama yang tak diduga-duga. Endang Rahayu Sedyaningsih disebut sebagai Menteri Kesehatan pengganti Siti Fadilah Supari.
Endang Rahayu menyingkirkan nama Nila Djuwita Moeloek, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi Menkes.
Dipilihnya Endang Rahayu menjadi pertanyaan besar. Sebab, Endang dikenal staf Departemen Kesehatan yang dekat dengan Laboratorium Namru-2, milik Amerika Serikat, yang ditutup pendahulunya, Siti Fadilah Supari.
Menurut Siti Fadilah, Endang Rahayu pernah membawa virus flu burung yang dilarang ke luar, negeri tanpa sepengetahuan Departemen Kesehatan.
****
Naval Medical Research Unit 2 (Namru 2) adalah unit kesehatan angkatan laut Amerika yang berada di Indonesia untuk mengadakan berbagai penelitian mengenai penyakit menular. Laboratorium Namru berada di kompleks Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jalan Percetakan Negara, Jakarta.
Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari telah melarang semua rumah sakit di Indonesia untuk mengirimkan sampel virus flu burung ke laboratorium Namru. Sebab, kontrak kerjasama dengan Namru telah berakhir sejak Desember 2005.
Dalam bukunya yang berjudul 'Saatnya Dunia Berubah', Siti Fadilah Supari menyoroti WHO dan negara asing lainnya memanfaatkan sampel virus flu burung Indonesia untuk dibuat vaksin, yang selanjutnya dijual ke Indonesia dengan harga mahal.
Banyak pihak mencurigai keberadaan Namru menjadi sarana kegiatan intelijen AS dengan berkedok riset.
Pada 16 Oktober 2009, pemerintah secara resmi menghentikan kerjasama dengan Naval Medical Research Unit 2 (Namru). Penghentian kerjasama ditandai dengan sebuah surat.
"Dengan hormat, pemerintah Republik Indonesia menyatakan pemberhentian kerjasama," demikian isi surat Siti Fadilah kepada Duta Besar Amerika Serikat, Cameron Hume.
Surat bernomor 919/Menkes/X/2009. Surat juga ditembuskan kepada menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri koordinator kesehahteraan, dan menteri sekretaris negara.
Dalam suratnya Fadilah menyatakan apresiasinya atas kerjasama dengan Namru dalam bidang kesehatan dan teknologi. Pemerintah juga menyatakan penghargaannya atas kerjasama yang telah dibangun sejak 16 Januari 1970.
• VIVAnews
Rabu, 10 Maret 2010
LATIHAN ANTITEROR GABUNGAN DIMULAI HARI INI

Kamis, 11 Maret 2010 | 07:13 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar "Latihan Kesiapsiagaan dan Ketanggapsegeraan dalam Penanggulangan Aksi Teror" di Jakarta mulai hari ini.
Latihan ini akan berlangsung selama tiga hari mulai 11 hingga 13 Maret 2010. Latihan bersama ini akan dibuka Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di lapangan Monumen Nasional (Monas) bagian timur sekitar pukul 08.00 WIB.
Latihan ini bersandi "Waspada Nusa II". Latihan dengan pasukan (Gladi Lapang) dilaksanakan pada 13 Maret 2010 di beberapa obyek di Jakarta, seperti Hotel Borobudur, gedung Bursa Efek Jakarta, Hotel Mercure Ancol, lepas pantai Tanjung Priok, kilang minyak di Kepulauan Seribu dan Bandara Soekarno Hatta.
Satuan TNI yang terlibat antara laun Satuan 81 Gultor/ Kopassus, Detasemen Jala Mangkara (Den Jaka) TNI AL, Kopaska TNI AL, Detasemen Bravo TNI AU, sedangkan dari Polri adalah Detasemen Khusus 88 Antiteror.***SOFIAN
CATATAN SAYA:
Baguslah kalau TNI dan Polri bisa kompakan lagi pasca perpisahan mereka menyusul era reformasi yang bergulir. Soalnya yang terjadi selama ini, terutama pada level lapangan, adalah munculnya konflik-konflik yang diakibatkan oleh arogansi masing-masing pihak, terutama ”saudara muda” yang merasa terbebas dari ikatan.
Momentum maraknya gerakan terorisme menjadi titik tolak untuk merekatkan kembali hubungan yang sempat retak, sehingga pada akhirnya kedua belah pihak bisa duduk satu dapur untuk sama-sama memasak ”teror goreng mata sapi” yang enak dan lezat untuk kemudian disantap bersama secara adil. Oke? Bagaimana komentar anda?
Senin, 08 Maret 2010
THE BALLAD OF TAIPAK
Ini dia berita Kompas hari ini, Selasa (9/3/10) tentang jiplak-menjiplak yang kini mulai meresahkan dunia pendidikan Indonesia. Bukan barang baru, memang, namun kini menjadi perhatian publik khususnya dunia pendidikan karena persoalannya dianggap sudah sangat keterlaluan.
By the way, di lingkungan AURI dikenal istilah "taipak" yang bermakna bahan tulisan lama yang di"copy-paste" (dulu "cut and glue") sehingga menjadi tulisan yang seolah-olah "baru". Tak jelas sejak kapan istilah "taipak" ini muncul dan itu merupakan singkatan atau apalah. Saya sendiri menduga jangan-jangan itu diambil dari istilah Jawa "tipak" yang berarti "bekas".
Taipak biasanya merajalela di lembaga pendidikan, karena banyak tugas yang sifatnya "turun-temurun". walhasil, anak didik yang sedang melaksanakan tugas pendidikan main potong kompas supaya gampang dengan memanfaatkan "taipak". Diskusi perkara "taipak" bisa panjang lebar, tapi itu nanti sajalah. Saya hanya ingin memuat berita Kompas yang berkaitan dengan jiplak-menjiplak. Selamat membaca.***
ETIKA AKADEMIK
Aturan Anti-penjiplakan Dirancang
KOMPAS Selasa, 9 Maret 2010 | 04:00 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional akan menerbitkan peraturan menteri untuk mencegah penjiplakan karya ilmiah di perguruan tinggi. Peraturan menteri ini diharapkan menjadi pedoman mengenai prosedur pengusutan dan sanksi untuk tindak penjiplakan di perguruan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, peraturan menteri tentang penanggulangan penjiplakan di perguruan tinggi ini diharapkan sudah bisa disahkan dalam tahun ini. ”Saat ini, proses penyusunan rancangan sedang berlangsung. Kami sudah mengundang sejumlah guru besar dan tokoh pendidikan untuk merancang aturan tersebut,” ujarnya di Yogyakarta, Senin (8/3).
Menurut Fasli, peraturan menteri ini terutama dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat bersikap tegas dalam kasus-kasus penjiplakan yang terjadi di lingkungan kampus. Selama ini, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia belum mempunyai aturan yang jelas dan lengkap mengenai penjiplakan.
Sanksi yang diberikan pada kasus penjiplakan karya ilmiah lebih berupa sanksi moral dan administratif, seperti peringatan, pengucilan, pencopotan gelar, dan pelepasan gelar akademik. Padahal, penjiplakan karya ilmiah bisa dihukum secara pidana dengan ancaman tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta.
Salah satu anggota tim penyusun peraturan menteri penanggulangan penjiplakan di perguruan tinggi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DI Yogyakarta Budi Santosa Wignyosukarto menyatakan, rancangan peraturan menteri ini ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Maret mendatang.
Sejumlah pokok pikiran akan dibahas, salah satu yang diusulkan adalah pemeriksaan karya ilmiah dosen oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda.(IRE)
By the way, di lingkungan AURI dikenal istilah "taipak" yang bermakna bahan tulisan lama yang di"copy-paste" (dulu "cut and glue") sehingga menjadi tulisan yang seolah-olah "baru". Tak jelas sejak kapan istilah "taipak" ini muncul dan itu merupakan singkatan atau apalah. Saya sendiri menduga jangan-jangan itu diambil dari istilah Jawa "tipak" yang berarti "bekas".
Taipak biasanya merajalela di lembaga pendidikan, karena banyak tugas yang sifatnya "turun-temurun". walhasil, anak didik yang sedang melaksanakan tugas pendidikan main potong kompas supaya gampang dengan memanfaatkan "taipak". Diskusi perkara "taipak" bisa panjang lebar, tapi itu nanti sajalah. Saya hanya ingin memuat berita Kompas yang berkaitan dengan jiplak-menjiplak. Selamat membaca.***
ETIKA AKADEMIK
Aturan Anti-penjiplakan Dirancang
KOMPAS Selasa, 9 Maret 2010 | 04:00 WIB
YOGYAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional akan menerbitkan peraturan menteri untuk mencegah penjiplakan karya ilmiah di perguruan tinggi. Peraturan menteri ini diharapkan menjadi pedoman mengenai prosedur pengusutan dan sanksi untuk tindak penjiplakan di perguruan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, peraturan menteri tentang penanggulangan penjiplakan di perguruan tinggi ini diharapkan sudah bisa disahkan dalam tahun ini. ”Saat ini, proses penyusunan rancangan sedang berlangsung. Kami sudah mengundang sejumlah guru besar dan tokoh pendidikan untuk merancang aturan tersebut,” ujarnya di Yogyakarta, Senin (8/3).
Menurut Fasli, peraturan menteri ini terutama dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat bersikap tegas dalam kasus-kasus penjiplakan yang terjadi di lingkungan kampus. Selama ini, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia belum mempunyai aturan yang jelas dan lengkap mengenai penjiplakan.
Sanksi yang diberikan pada kasus penjiplakan karya ilmiah lebih berupa sanksi moral dan administratif, seperti peringatan, pengucilan, pencopotan gelar, dan pelepasan gelar akademik. Padahal, penjiplakan karya ilmiah bisa dihukum secara pidana dengan ancaman tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta.
Salah satu anggota tim penyusun peraturan menteri penanggulangan penjiplakan di perguruan tinggi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DI Yogyakarta Budi Santosa Wignyosukarto menyatakan, rancangan peraturan menteri ini ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Maret mendatang.
Sejumlah pokok pikiran akan dibahas, salah satu yang diusulkan adalah pemeriksaan karya ilmiah dosen oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda.(IRE)
Kamis, 04 Maret 2010
SIKAP BERAGAMA YANG TIDAK KORUPTIF
Suatu kali Emha Ainun Nadjib ditodong pertanyaan beruntun. Cak Nun, kata sang penanya, misalnya pada waktu bersamaan tiba-tiba sampeyan menghadapi tiga pilihan, yang harus dipilih salah satu: pergi ke masjid untuk shalat Jumat, mengantar pacar berenang, atau mengantar tukang becak miskin ke rumah sakit akibat tabrak lari, mana yang sampeyan pilih? Cak Nun menjawab lantang, Ya nolong orang kecelakaan. Tapi sampeyan kan dosa karena tidak sembahyang? kejar si penanya. Ah, mosok Gusti Allah ndeso gitu, jawab Cak Nun. Kalau saya memilih shalat Jumat, itu namanya mau masuk surga tidak ngajak-ngajak, katanya lagi. Dan lagi belum tentu Tuhan memasukkan ke surga orang yang memperlakukan sembahyang sebagai credit point pribadi.
Bagi kita, kata Cak Nun, yang menjumpai orang yang saat itu juga harus ditolong, Tuhan tidak berada di masjid, melainkan pada diri orang yang kecelakaan itu. Tuhan mengidentifikasikan dirinya pada sejumlah orang. Kata Tuhan: kalau engkau menolong orang sakit, Akulah yang sakit itu. Kalau engkau menegur orang yang kesepian, Akulah yang kesepian itu. Kalau engkau memberi makan orang kelaparan, Akulah yang kelaparan itu.
Seraya bertanya balik, Emha berujar, Kira-kira Tuhan suka yang mana dari tiga orang ini. Pertama, orang yang shalat lima waktu, membaca al-quran, membangun masjid, tapi korupsi uang negara. Kedua, orang yang tiap hari berdakwah, shalat, hapal al-quran, menganjurkan hidup sederhana, tapi dia sendiri kaya-raya, pelit, dan mengobarkan semangat permusuhan. Ketiga, orang yang tidak shalat, tidak membaca al-quran, tapi suka beramal, tidak korupsi, dan penuh kasih sayang? Kalau saya, ucap Cak Nun, memilih orang yang ketiga. Kalau korupsi uang negara, itu namanya membangun neraka, bukan membangun masjid. Kalau korupsi uang rakyat, itu namanya bukan membaca al-quran, tapi menginjak-injaknya. Kalau korupsi uang rakyat, itu namanya tidak sembahyang, tapi menginjak Tuhan. Sedang orang yang suka beramal, tidak korupsi, dan penuh kasih sayang, itulah orang yang sesungguhnya sembahyang dan membaca al-quran.
Kriteria kesalehan seseorang tidak hanya diukur lewat shalatnya. Standar kesalehan seseorang tidak melulu dilihat dari banyaknya dia hadir di kebaktian atau misa. Tolok ukur kesalehan hakikatnya adalah output sosialnya: kasih sayang sosial, sikap demokratis, cinta kasih, kemesraan dengan orang lain, memberi, membantu sesama. Idealnya, orang beragama itu mesti shalat, misa, atau ikut kebaktian, tetapi juga tidak korupsi dan memiliki perilaku yang santun dan berkasih sayang.
Agama adalah akhlak. Agama adalah perilaku. Agama adalah sikap. Semua agama tentu mengajarkan kesantunan, belas kasih, dan cinta kasih sesama. Bila kita cuma puasa, shalat, baca al-quran, pergi kebaktian, misa, datang ke pura, menurut saya, kita belum layak disebut orang yang beragama. Tetapi, bila saat bersamaan kita tidak mencuri uang negara, meyantuni fakir miskin, memberi makan anak-anak terlantar,hidup bersih, maka itulah orang beragama.
Ukuran keberagamaan seseorang sesungguhnya bukan dari kesalehan personalnya, melainkan diukur dari kesalehan sosialnya. Orang beragama adalah orang yang bisa menggembirakan tetangganya. Orang beragama ialah orang yang menghormati orang lain, meski beda agama. Orang yang punya solidaritas dan keprihatinan sosial pada kaum mustadh'afin (kaum tertindas). Juga tidak korupsi dan tidak mengambil yang bukan haknya.Karena itu, orang beragama mestinya memunculkan sikap dan jiwa sosial
tinggi. Bukan orang-orang yang meratakan dahinya ke lantai masjid,sementara beberapa meter darinya, orang-orang miskin meronta kelaparan.
Ekstrinsik Vs Intrinsik
Dalam sebuah hadis diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita perihal seorang yang shalat di malam hari dan puasa di siang hari, tetapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi Muhammad SAW menjawab singkat, Ia di neraka. Hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah ritual saja belum cukup. Ibadah ritual mesti dibarengi ibadah sosial. Pelaksanaan ibadah ritual yang tulus harus melahirkan kepedulian pada lingkungan sosial.
Hadis di atas juga ingin mengatakan, agama jangan dipakai sebagai tameng memperoleh kedudukan dan citra baik di hadapan orang lain. Hal ini sejalan dengan definisi keberagamaan dari Gordon W. Allport. Allport, psikolog, membagi dua macam cara beragama: ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik memandang agama sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Agama dimanfaatkan demikian rupa agar dia memperoleh status darinya. Ia puasa, misa, kebaktian, atau membaca kitab suci, bukan untuk meraih keberkahan Tuhan, melainkan supaya orang lain menghargai dirinya. Dia beragama demi status dan harga diri. Ajaran agama tidak menghujam ke dalam dirinya.
Yang kedua, yang intrinsik, adalah cara beragama yang memasukkan nilai-nilai agama ke dalam dirinya. Nilai dan ajaran agama terhujam jauh ke dalam jiwa penganutnya. Adanya internalisasi nilai spiritual keagamaan. Ibadah ritual bukan hanya praktik tanpa makna. Semua ibadah itu memiliki pengaruh dalam sikapnya sehari-hari. Baginya, agama adalah penghayatan batin kepada Tuhan. Cara beragama yang intrinsiklah yang mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan penuh kasih sayang.
Keberagamaan ekstrinsik, cara beragama yang tidak tulus, melahirkan egoisme. Egoisme bertanggungjawab atas kegagalan manusia mencari kebahagiaan, kata Leo Tolstoy. Kebahagiaan tidak terletak pada kesenangan diri sendiri. Kebahagiaan terletak pada kebersamaan. Sebaliknya, cara beragama yang intrinsik menciptakan kebersamaan. Karena itu, menciptakan kebahagiaan dalam diri penganutnya dan lingkungan sosialnya. Ada penghayatan terhadap pelaksanaan ritual-ritual agama.
Cara beragama yang ekstrinsik menjadikan agama sebagai alat politis dan ekonomis. Sebuah sikap beragama yang memunculkan sikap hipokrit;kemunafikan. Syaikh Al Ghazali dan Sayid Quthb pernah berkata, kita ribut tentang bid'ah dalam shalat dan haji, tetapi dengan tenang melakukan bid'ah dalam urusan ekonomi dan politik. Kita puasa tetapi dengan tenang melakukan korupsi. Juga kekerasan, pencurian, dan penindasan.
Indonesia, sebuah negeri yang katanya agamis, merupakan negara penuh pertikaian. Majalah Newsweek edisi 9 Juli 2001 mencatat, Indonesia dengan 17.000 pulau ini menyimpan 1.000 titik api yang sewaktu-waktu siap menyala. Bila tidak dikelola, dengan mudah beralih menjadi bentuk kekerasan yang memakan korban. Peringatan Newsweek lima tahun lalu itu,rupanya mulai memperlihatkan kebenaran. Poso, Maluku, Papua Barat, Aceh menjadi contohnya. Ironis.
Jalaluddin Rakhmat, dalam Islam Alternatif , menulis betapa banyak umat Islam disibukkan dengan urusan ibadah mahdhah (ritual), tetapi mengabaikan kemiskinan, kebodohan, penyakit, kelaparan, kesengsaraan, dan kesulitan hidup yang diderita saudara-saudara mereka. Betapa banyak orang kaya Islam yang dengan khusuk meratakan dahinya di atas sajadah, sementara di sekitarnya tubuh-tubuh layu digerogoti penyakit dan kekurangan gizi.
Kita kerap melihat jutaan uang dihabiskan untuk upacara-upacara keagamaan, di saat ribuan anak di sudut-sudut negeri ini tidak dapat melanjutkan sekolah. Jutaan uang dihamburkan untuk membangun rumah ibadah yang megah, di saat ribuan orang tua masih harus menanggung beban mencari sesuap nasi. Jutaan uang dipakai untuk naik haji berulang kali, di saat ribuan orang sakit menggelepar menunggu maut karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Secara ekstrinsik mereka beragama, tetapi secara intrinsik tidak beragama.***
Faisal
Crawford School, ANU
(dari email Letkol Pnb Age Wiraksono)
Bagi kita, kata Cak Nun, yang menjumpai orang yang saat itu juga harus ditolong, Tuhan tidak berada di masjid, melainkan pada diri orang yang kecelakaan itu. Tuhan mengidentifikasikan dirinya pada sejumlah orang. Kata Tuhan: kalau engkau menolong orang sakit, Akulah yang sakit itu. Kalau engkau menegur orang yang kesepian, Akulah yang kesepian itu. Kalau engkau memberi makan orang kelaparan, Akulah yang kelaparan itu.
Seraya bertanya balik, Emha berujar, Kira-kira Tuhan suka yang mana dari tiga orang ini. Pertama, orang yang shalat lima waktu, membaca al-quran, membangun masjid, tapi korupsi uang negara. Kedua, orang yang tiap hari berdakwah, shalat, hapal al-quran, menganjurkan hidup sederhana, tapi dia sendiri kaya-raya, pelit, dan mengobarkan semangat permusuhan. Ketiga, orang yang tidak shalat, tidak membaca al-quran, tapi suka beramal, tidak korupsi, dan penuh kasih sayang? Kalau saya, ucap Cak Nun, memilih orang yang ketiga. Kalau korupsi uang negara, itu namanya membangun neraka, bukan membangun masjid. Kalau korupsi uang rakyat, itu namanya bukan membaca al-quran, tapi menginjak-injaknya. Kalau korupsi uang rakyat, itu namanya tidak sembahyang, tapi menginjak Tuhan. Sedang orang yang suka beramal, tidak korupsi, dan penuh kasih sayang, itulah orang yang sesungguhnya sembahyang dan membaca al-quran.
Kriteria kesalehan seseorang tidak hanya diukur lewat shalatnya. Standar kesalehan seseorang tidak melulu dilihat dari banyaknya dia hadir di kebaktian atau misa. Tolok ukur kesalehan hakikatnya adalah output sosialnya: kasih sayang sosial, sikap demokratis, cinta kasih, kemesraan dengan orang lain, memberi, membantu sesama. Idealnya, orang beragama itu mesti shalat, misa, atau ikut kebaktian, tetapi juga tidak korupsi dan memiliki perilaku yang santun dan berkasih sayang.
Agama adalah akhlak. Agama adalah perilaku. Agama adalah sikap. Semua agama tentu mengajarkan kesantunan, belas kasih, dan cinta kasih sesama. Bila kita cuma puasa, shalat, baca al-quran, pergi kebaktian, misa, datang ke pura, menurut saya, kita belum layak disebut orang yang beragama. Tetapi, bila saat bersamaan kita tidak mencuri uang negara, meyantuni fakir miskin, memberi makan anak-anak terlantar,hidup bersih, maka itulah orang beragama.
Ukuran keberagamaan seseorang sesungguhnya bukan dari kesalehan personalnya, melainkan diukur dari kesalehan sosialnya. Orang beragama adalah orang yang bisa menggembirakan tetangganya. Orang beragama ialah orang yang menghormati orang lain, meski beda agama. Orang yang punya solidaritas dan keprihatinan sosial pada kaum mustadh'afin (kaum tertindas). Juga tidak korupsi dan tidak mengambil yang bukan haknya.Karena itu, orang beragama mestinya memunculkan sikap dan jiwa sosial
tinggi. Bukan orang-orang yang meratakan dahinya ke lantai masjid,sementara beberapa meter darinya, orang-orang miskin meronta kelaparan.
Ekstrinsik Vs Intrinsik
Dalam sebuah hadis diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita perihal seorang yang shalat di malam hari dan puasa di siang hari, tetapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi Muhammad SAW menjawab singkat, Ia di neraka. Hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah ritual saja belum cukup. Ibadah ritual mesti dibarengi ibadah sosial. Pelaksanaan ibadah ritual yang tulus harus melahirkan kepedulian pada lingkungan sosial.
Hadis di atas juga ingin mengatakan, agama jangan dipakai sebagai tameng memperoleh kedudukan dan citra baik di hadapan orang lain. Hal ini sejalan dengan definisi keberagamaan dari Gordon W. Allport. Allport, psikolog, membagi dua macam cara beragama: ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik memandang agama sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Agama dimanfaatkan demikian rupa agar dia memperoleh status darinya. Ia puasa, misa, kebaktian, atau membaca kitab suci, bukan untuk meraih keberkahan Tuhan, melainkan supaya orang lain menghargai dirinya. Dia beragama demi status dan harga diri. Ajaran agama tidak menghujam ke dalam dirinya.
Yang kedua, yang intrinsik, adalah cara beragama yang memasukkan nilai-nilai agama ke dalam dirinya. Nilai dan ajaran agama terhujam jauh ke dalam jiwa penganutnya. Adanya internalisasi nilai spiritual keagamaan. Ibadah ritual bukan hanya praktik tanpa makna. Semua ibadah itu memiliki pengaruh dalam sikapnya sehari-hari. Baginya, agama adalah penghayatan batin kepada Tuhan. Cara beragama yang intrinsiklah yang mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan penuh kasih sayang.
Keberagamaan ekstrinsik, cara beragama yang tidak tulus, melahirkan egoisme. Egoisme bertanggungjawab atas kegagalan manusia mencari kebahagiaan, kata Leo Tolstoy. Kebahagiaan tidak terletak pada kesenangan diri sendiri. Kebahagiaan terletak pada kebersamaan. Sebaliknya, cara beragama yang intrinsik menciptakan kebersamaan. Karena itu, menciptakan kebahagiaan dalam diri penganutnya dan lingkungan sosialnya. Ada penghayatan terhadap pelaksanaan ritual-ritual agama.
Cara beragama yang ekstrinsik menjadikan agama sebagai alat politis dan ekonomis. Sebuah sikap beragama yang memunculkan sikap hipokrit;kemunafikan. Syaikh Al Ghazali dan Sayid Quthb pernah berkata, kita ribut tentang bid'ah dalam shalat dan haji, tetapi dengan tenang melakukan bid'ah dalam urusan ekonomi dan politik. Kita puasa tetapi dengan tenang melakukan korupsi. Juga kekerasan, pencurian, dan penindasan.
Indonesia, sebuah negeri yang katanya agamis, merupakan negara penuh pertikaian. Majalah Newsweek edisi 9 Juli 2001 mencatat, Indonesia dengan 17.000 pulau ini menyimpan 1.000 titik api yang sewaktu-waktu siap menyala. Bila tidak dikelola, dengan mudah beralih menjadi bentuk kekerasan yang memakan korban. Peringatan Newsweek lima tahun lalu itu,rupanya mulai memperlihatkan kebenaran. Poso, Maluku, Papua Barat, Aceh menjadi contohnya. Ironis.
Jalaluddin Rakhmat, dalam Islam Alternatif , menulis betapa banyak umat Islam disibukkan dengan urusan ibadah mahdhah (ritual), tetapi mengabaikan kemiskinan, kebodohan, penyakit, kelaparan, kesengsaraan, dan kesulitan hidup yang diderita saudara-saudara mereka. Betapa banyak orang kaya Islam yang dengan khusuk meratakan dahinya di atas sajadah, sementara di sekitarnya tubuh-tubuh layu digerogoti penyakit dan kekurangan gizi.
Kita kerap melihat jutaan uang dihabiskan untuk upacara-upacara keagamaan, di saat ribuan anak di sudut-sudut negeri ini tidak dapat melanjutkan sekolah. Jutaan uang dihamburkan untuk membangun rumah ibadah yang megah, di saat ribuan orang tua masih harus menanggung beban mencari sesuap nasi. Jutaan uang dipakai untuk naik haji berulang kali, di saat ribuan orang sakit menggelepar menunggu maut karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Secara ekstrinsik mereka beragama, tetapi secara intrinsik tidak beragama.***
Faisal
Crawford School, ANU
(dari email Letkol Pnb Age Wiraksono)
Rabu, 03 Maret 2010
MENAKAR KEKUATAN SBY
Cara yang kerap dianjurkan Karl Rove—penasihat strategi mantan Presiden Amerika Serikat George W Bush—berpotensi mengubah keseimbangan politik. Inti strateginya: serang kekuatan lawan, bukan kelemahannya.
Pesaing politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari berbagai partai politik sedang menerapkan taktik tersebut. Mereka menyerang kekuatan utama Yudhoyono di mata publik dalam kasus penalangan Bank Century, yaitu integritasnya. Berbagai survei menunjukkan poin tersebut menjadi kelebihan SBY di depan publik dibandingkan dengan politisi lainnya. Partai Demokrat, sebagai kendaraan politik SBY, bahkan berhasil menyodok Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik yang dinilai paling bersih (LSI, 2009).
Ini menjelaskan mengapa SBY terlihat goyah saat ini. Serangan saat ini berbeda dengan serangan terhadap berbagai kelemahannya, misalnya kelambanan dia dalam mengambil keputusan dan citra sebagai afiliasi neoliberal. Publik sudah memahami dan ”menerima” berbagai kekurangan tersebut.
Tiga kelas
Sejauh mana kekuatan politik SBY untuk mengatasi serangan sekarang pertama-tama dapat dilihat dengan memahami perilaku dan karakteristik tiga kelompok masyarakat berkaitan dengan situasi ekonomi-politik.
Pertama, elite politik dan ekonomi. Karena terkait langsung dalam pembagian kekuasaan dan perburuan rente, perilaku kelompok ini sangat ditentukan oleh ”apa” dan ”seberapa besar” yang mereka dapat. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi ajang kompetisi para elite: (1) bisnis berbasis konsesi, seperti kehutanan dan pertambangan; (2) berbagai proyek dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) dana badan usaha milik negara.
Kekuatan elite dalam sistem yang demokratis adalah mereka mampu mengendalikan isu apa yang bisa ”muncul”, termasuk skandal Bank Century. Secara praktis, hal itu bisa dilakukan di antaranya melalui media massa, baik dalam posisinya sebagai narasumber maupun sebagai pemilik media massa. Thaksin Shinawatra ketika menjabat sebagai PM Thailand dituduh memboikot media yang bersikap kritis dengan mengontrol agar jaringan bisnis dan relasinya tidak memasang iklan di media tersebut.
Kelompok kedua adalah kelas menengah, di antaranya pekerja kerah putih dan mahasiswa. Secara umum, kelompok ini tertarik dengan isu-isu seperti tata kelola pemerintahan yang bersih dan aspek keadilan, isu utama dalam bail out Bank Century. Dalam beberapa kasus, kelas menengah telah menunjukkan perannya, misalnya dalam menentang kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan solidaritas untuk Prita.
Dengan akses terhadap media, mereka mampu memunculkan isu tertentu meskipun tetap memerlukan dukungan elite. Pengalaman menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia tidak mempunyai peran menentukan secara elektoral. Partai politik yang konstituen utamanya kelas menengah selalu gagal menjadi partai politik ”tiga besar”. Namun, dalam delegitimasi atau penjatuhan rezim tertentu, kelas menengah memegang peran penting. Ini terjadi pada berakhirnya pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid.
Kelompok ketiga adalah kelompok berpendapatan dan berpendidikan rendah. Prioritas kelompok ini adalah tersedianya pekerjaan dan kebutuhan pokok dengan harga murah. Peran mereka secara elektoral sangat kuat karena jumlah yang besar, tetapi berhenti setelah pemilu selesai. Dukungan mereka terhadap SBY, terutama, didorong oleh aneka program karitatif, seperti bantuan langsung tunai.
Dalam Pemilu 2009 dan setelahnya, SBY mencoba lebih independen terhadap elite. Yakin dengan popularitasnya, bahkan ketika koalisi terbentuk, dia memosisikan elite sebagai subordinatnya. Akses ke sumber-sumber pendanaan politik juga mulai terpusat di Partai Demokrat dan lingkar dalam SBY.
Cara seperti ini bisa efektif dilakukan saat SBY masih bisa menjaga integritasnya, terutama di kelas menengah. Sikapnya dalam kriminalisasi pimpinan KPK melukai kekuatannya yang kemudian dimanfaatkan elite yang tidak puas. Sangat penting untuk dipahami bahwa dukungan kelas menengah dan kelas bawah merupakan dukungan ”bersyarat”. Kalau kita bertanya menjelang Pemilu 2009 mengapa mereka akan memilih Yudhoyono, jawaban umum adalah, ”Kita beri kesempatan dulu untuk melanjutkan.”
Pilihan Yudhoyono
Bersikap keras mustahil dilakukan dalam kondisi kekuatannya yang tercederai. Ancaman terhadap Partai Golkar merupakan kekeliruan besar kecuali hal tersebut dilakukan dalam kerangka memecah-belah sambil melobi dan memberikan konsesi kepada partai politik (parpol) lainnya.
Strategi memecah-belah dan memberikan konsesi juga bukannya tanpa risiko, terutama untuk menghadapi Pemilu 2014. SBY dan parpol di panitia angket yang tiba-tiba berubah haluan akan kehilangan muka di depan publik, terutama kelas menengah. Masih ada pilihan lainnya, yaitu mengamputasi dan mengambinghitamkan pejabat di bawahnya, tetapi ini tampak dihindari SBY karena akan makin melemahkan pilar kekuasaannya di hadapan lawan politik.
Yang bisa dilakukan SBY pada akhirnya adalah memperbaiki kesejahteraan—terutama tersedianya lapangan kerja dan kebutuhan pokok—secara riil dalam lima tahun ke depan. Dengan itu, dia dan Partai Demokrat akan mengamankan suara kelas bawah dan juga sebagian kelas menengah di Pemilu 2014.
Itu juga untuk mengembalikan integritasnya yang terkikis di mata publik. Bisa dikatakan, SBY mesti bekerja keras dan tak bisa lagi bersandar pada citra.***
Tata Mustasya Analis Ekonomi Politik, Alumnus University of Turin
KOMPAS, Kamis, 4 Maret 2010
Pesaing politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari berbagai partai politik sedang menerapkan taktik tersebut. Mereka menyerang kekuatan utama Yudhoyono di mata publik dalam kasus penalangan Bank Century, yaitu integritasnya. Berbagai survei menunjukkan poin tersebut menjadi kelebihan SBY di depan publik dibandingkan dengan politisi lainnya. Partai Demokrat, sebagai kendaraan politik SBY, bahkan berhasil menyodok Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik yang dinilai paling bersih (LSI, 2009).
Ini menjelaskan mengapa SBY terlihat goyah saat ini. Serangan saat ini berbeda dengan serangan terhadap berbagai kelemahannya, misalnya kelambanan dia dalam mengambil keputusan dan citra sebagai afiliasi neoliberal. Publik sudah memahami dan ”menerima” berbagai kekurangan tersebut.
Tiga kelas
Sejauh mana kekuatan politik SBY untuk mengatasi serangan sekarang pertama-tama dapat dilihat dengan memahami perilaku dan karakteristik tiga kelompok masyarakat berkaitan dengan situasi ekonomi-politik.
Pertama, elite politik dan ekonomi. Karena terkait langsung dalam pembagian kekuasaan dan perburuan rente, perilaku kelompok ini sangat ditentukan oleh ”apa” dan ”seberapa besar” yang mereka dapat. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi ajang kompetisi para elite: (1) bisnis berbasis konsesi, seperti kehutanan dan pertambangan; (2) berbagai proyek dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) dana badan usaha milik negara.
Kekuatan elite dalam sistem yang demokratis adalah mereka mampu mengendalikan isu apa yang bisa ”muncul”, termasuk skandal Bank Century. Secara praktis, hal itu bisa dilakukan di antaranya melalui media massa, baik dalam posisinya sebagai narasumber maupun sebagai pemilik media massa. Thaksin Shinawatra ketika menjabat sebagai PM Thailand dituduh memboikot media yang bersikap kritis dengan mengontrol agar jaringan bisnis dan relasinya tidak memasang iklan di media tersebut.
Kelompok kedua adalah kelas menengah, di antaranya pekerja kerah putih dan mahasiswa. Secara umum, kelompok ini tertarik dengan isu-isu seperti tata kelola pemerintahan yang bersih dan aspek keadilan, isu utama dalam bail out Bank Century. Dalam beberapa kasus, kelas menengah telah menunjukkan perannya, misalnya dalam menentang kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan solidaritas untuk Prita.
Dengan akses terhadap media, mereka mampu memunculkan isu tertentu meskipun tetap memerlukan dukungan elite. Pengalaman menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia tidak mempunyai peran menentukan secara elektoral. Partai politik yang konstituen utamanya kelas menengah selalu gagal menjadi partai politik ”tiga besar”. Namun, dalam delegitimasi atau penjatuhan rezim tertentu, kelas menengah memegang peran penting. Ini terjadi pada berakhirnya pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid.
Kelompok ketiga adalah kelompok berpendapatan dan berpendidikan rendah. Prioritas kelompok ini adalah tersedianya pekerjaan dan kebutuhan pokok dengan harga murah. Peran mereka secara elektoral sangat kuat karena jumlah yang besar, tetapi berhenti setelah pemilu selesai. Dukungan mereka terhadap SBY, terutama, didorong oleh aneka program karitatif, seperti bantuan langsung tunai.
Dalam Pemilu 2009 dan setelahnya, SBY mencoba lebih independen terhadap elite. Yakin dengan popularitasnya, bahkan ketika koalisi terbentuk, dia memosisikan elite sebagai subordinatnya. Akses ke sumber-sumber pendanaan politik juga mulai terpusat di Partai Demokrat dan lingkar dalam SBY.
Cara seperti ini bisa efektif dilakukan saat SBY masih bisa menjaga integritasnya, terutama di kelas menengah. Sikapnya dalam kriminalisasi pimpinan KPK melukai kekuatannya yang kemudian dimanfaatkan elite yang tidak puas. Sangat penting untuk dipahami bahwa dukungan kelas menengah dan kelas bawah merupakan dukungan ”bersyarat”. Kalau kita bertanya menjelang Pemilu 2009 mengapa mereka akan memilih Yudhoyono, jawaban umum adalah, ”Kita beri kesempatan dulu untuk melanjutkan.”
Pilihan Yudhoyono
Bersikap keras mustahil dilakukan dalam kondisi kekuatannya yang tercederai. Ancaman terhadap Partai Golkar merupakan kekeliruan besar kecuali hal tersebut dilakukan dalam kerangka memecah-belah sambil melobi dan memberikan konsesi kepada partai politik (parpol) lainnya.
Strategi memecah-belah dan memberikan konsesi juga bukannya tanpa risiko, terutama untuk menghadapi Pemilu 2014. SBY dan parpol di panitia angket yang tiba-tiba berubah haluan akan kehilangan muka di depan publik, terutama kelas menengah. Masih ada pilihan lainnya, yaitu mengamputasi dan mengambinghitamkan pejabat di bawahnya, tetapi ini tampak dihindari SBY karena akan makin melemahkan pilar kekuasaannya di hadapan lawan politik.
Yang bisa dilakukan SBY pada akhirnya adalah memperbaiki kesejahteraan—terutama tersedianya lapangan kerja dan kebutuhan pokok—secara riil dalam lima tahun ke depan. Dengan itu, dia dan Partai Demokrat akan mengamankan suara kelas bawah dan juga sebagian kelas menengah di Pemilu 2014.
Itu juga untuk mengembalikan integritasnya yang terkikis di mata publik. Bisa dikatakan, SBY mesti bekerja keras dan tak bisa lagi bersandar pada citra.***
Tata Mustasya Analis Ekonomi Politik, Alumnus University of Turin
KOMPAS, Kamis, 4 Maret 2010
JEJAK LANGKAH DI BUMI LEMBANG NAN PERMAI
Ini adalah blog ketiga yang saya buat setelah dua blog sebelumnya, yakni blog "smart institute" dan blog "the patoon flies alone". Jika blog "smart" saya gunakan sebagai media promosi saya sebagai penulis dan editor, kemudian blog "the patoon" untuk ekspresi selama menjadi patun Sekkau, maka blog "the voice of lembang" ini saya buat untuk mengawali dan menandai penugasan baru saya sebagai dosen dan patun (dostun) Sekolah Staf dan Komando TNI AU (Seskoau) Lembang Bandung.
Barangkali blog ini juga tidak istimewa sebagaimana dua blog saya lainnya, tak mengapa. Saya memaknai sebuah blog sekadar sebagai media penyalur lidah, perekam pikiran dan peristiwa, yang dapat diakses oleh siapa saja dan terutama oleh saya sendiri, anytime...anywhere. Dengan memiliki blog, eksistensi saya bisa diketahui oleh siapa saja tanpa tedeng aling-aling. Sebagai seorang yang dididik dalam tradisi jurnalisme dan analis kebijakan, tentu saya ingin memaknai setiap peristiwa yang saya lihat dengan kacamata jurnalistik dan kabijakan publik.
Inilah barangkali "preambule" singkat untuk mengawali posting pertama blog ini. Saya berharap dan menuntut kepada diri saya pribadi, kiranya blog ini bisa memberikan kontribusi (meski itu sangat kecil) bagi kemaslahatan kehidupan ini. Partisipasi pengunjung tak terlalu saya tuntut, mau mengomentari monggo, sekadar membuka dan melimat monggo, karena saya lebih nyaman berada dalam kesendirian dan kesunyian....eagle flies alone....***
Barangkali blog ini juga tidak istimewa sebagaimana dua blog saya lainnya, tak mengapa. Saya memaknai sebuah blog sekadar sebagai media penyalur lidah, perekam pikiran dan peristiwa, yang dapat diakses oleh siapa saja dan terutama oleh saya sendiri, anytime...anywhere. Dengan memiliki blog, eksistensi saya bisa diketahui oleh siapa saja tanpa tedeng aling-aling. Sebagai seorang yang dididik dalam tradisi jurnalisme dan analis kebijakan, tentu saya ingin memaknai setiap peristiwa yang saya lihat dengan kacamata jurnalistik dan kabijakan publik.
Inilah barangkali "preambule" singkat untuk mengawali posting pertama blog ini. Saya berharap dan menuntut kepada diri saya pribadi, kiranya blog ini bisa memberikan kontribusi (meski itu sangat kecil) bagi kemaslahatan kehidupan ini. Partisipasi pengunjung tak terlalu saya tuntut, mau mengomentari monggo, sekadar membuka dan melimat monggo, karena saya lebih nyaman berada dalam kesendirian dan kesunyian....eagle flies alone....***
Langganan:
Postingan (Atom)

